SOROTMAKASSAR - TANJUNG SELOR
Fluktuasi harga bahan pokok kini menjadi sorotan utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Meskipun kondisi inflasi secara umum masih terpantau aman, lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 3,10 persen pada minggu keempat Oktober 2026 menjadi peringatan dini agar pemerintah tetap waspada terhadap stabilitas pasar.
Tercatat, Kaltara berada di peringkat kedua nasional terkait tingkat kenaikan IPH dalam periode tersebut. Fakta ini mendominasi pembahasan strategis dalam agenda High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltara yang bertempat di Gedung Gadis 2 pada Kamis (29/10/2026).
Mewakili pembukaan acara, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, SE, MM, menegaskan bahwa stabilisasi harga pangan bukan sekadar mengejar target angka statistik, melainkan menyangkut hajat hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian mereka.
Merujuk pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2026, inflasi year-to-date Kaltara berada di angka 1,82 persen. Posisi ini dinilai masih ideal karena berada dalam koridor target nasional yang dipatok di kisaran 2,5 persen dengan deviasi plus minus 1 persen.
Kendati demikian, Sekprov Denny mengingatkan jajarannya untuk tidak cepat berpuas diri. Peningkatan IPH yang terjadi sepanjang Oktober menuntut atensi serius lantaran mengindikasikan adanya tekanan harga pada komoditas tertentu.
“Jangan sampai kita merasa aman hanya karena inflasi masih terkendali. Ketika harga mulai naik, kita harus segera mencari penyebabnya dan mengambil langkah di lapangan,” ujar Denny.
Bagi Denny, efektivitas pengendalian inflasi tidak cukup hanya bertumpu pada agenda seremonial maupun koordinasi di atas meja. Lebih dari itu, kebijakan yang dirumuskan wajib berdampak langsung dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan seluruh jajaran TPID untuk mengimplementasikan kerangka 4K secara lebih sigap dan terukur, yang mencakup aspek keterjangkauan harga, ketersediaan stok, kelancaran logistik, serta efektivitas komunikasi publik.
Pada instrumen harga, pelaksanaan operasi pasar serta program Gerakan Pangan Murah perlu segera digencarkan di kawasan yang mengalami lonjakan harga paling mencolok. Langkah ini harus dibarengi dengan pengetatan pengawasan di tingkat pedagang pasar dan gudang distributor guna mencegah spekulasi yang merugikan publik.
Selain stabilitas harga, ketersediaan komoditas secara kontinu di pasaran harus terus dijamin. Ketergantungan pasokan dari luar wilayah pun wajib ditekan secara bertahap melalui peningkatan produksi pangan lokal, penguatan cadangan pangan daerah, serta dukungan nyata bagi kesejahteraan petani dan nelayan.
Aspek distribusi memegang peranan krusial yang tidak boleh diabaikan. Setiap kelebihan pasokan di suatu wilayah harus mampu didistribusikan secara merata ke daerah lain yang mengalami defisit. Guna mewujudkannya, sinergi antar-kabupaten/kota di Kaltara serta kerja sama dengan provinsi penyuplai luar daerah harus kian dieratkan.
“Kalau satu daerah mengalami kekurangan pasokan, sementara daerah lain memiliki kelebihan, kita harus bisa menghubungkan keduanya. Distribusi harus berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” tutur Denny.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan mengendalikan inflasi menuntut kolaborasi lintas sektor yang solid, melibatkan pemerintah pusat, pemprov, pemerintah kabupaten/kota, jajaran aparat penegak hukum, hingga pihak Bank Indonesia.
Aktivitas pelaporan harga harian serta evaluasi kinerja TPID secara berkala juga wajib dijalankan secara disiplin. Keberadaan basis data yang valid akan mempermudah pemerintah dalam mendeteksi dini komoditas pemicu kenaikan harga dan mengeksekusi solusi penanganan yang tepat sasaran.
Menutup arahannya, Denny mengingatkan bahwa pencapaian dalam menekan laju inflasi mustahil terwujud jika dikerjakan secara parsial, melainkan membutuhkan kekompakan seluruh elemen yang bergerak selaras.
“Kita membutuhkan tim yang solid dan mampu bergerak bersama. Dengan koordinasi yang baik dan respons cepat di lapangan, daya beli masyarakat dapat kita jaga secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*)