SOROTMAKASSAR - TANJUNG SELOR.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mematangkan penyesuaian strategi pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar selaras dengan kondisi geografis wilayahnya, khususnya pada daerah pedalaman, perbatasan, hingga wilayah kepulauan.
Langkah strategis ini dibahas mendalam dalam sesi audiensi antara Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, bersama Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Kaltara, Dr. Harjito B, S.STP, M.Si, serta jajaran pejabat daerah terkait di Ruang Rapat Gubernur pada Senin (26/10/2026).
Pada kesempatan tersebut, Gubernur menumpahkan perhatiannya pada besarnya tantangan distribusi logistik di kawasan berakses terbatas, seperti wilayah Krayan. Jarak tempuh yang relatif jauh dinilai berisiko mengikis kualitas serta kesegaran santapan jika dipasok hanya dari satu dapur pusat.
Sebagai jalan keluar, Gubernur mengarahkan agar fasilitas pelayanan berbasis lokal dimaksimalkan, salah satunya lewat kemitraan bersama kantin sekolah serta pemanfaatan komoditas hasil tani dan ternak dari masyarakat setempat.
Skema ini diyakini tidak sekadar mampu menjaga kehalusan standar nutrisi dan mutu makanan bagi para penerima manfaat, tetapi juga membuka ruang partisipasi ekonomi bagi warga lokal dalam rantai pasok program tersebut.
Pemprov Kaltara berkolaborasi dengan instansi terkait turut berkomitmen memberikan solusi atas kendala ketersediaan pakan yang selama ini membebani para peternak lokal. Bantuan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan bahan baku pangan guna menopang keberlanjutan program.
Di samping membenahi tata kelola distribusi, Gubernur juga menggarisbawahi krusialnya kepatuhan pada regulasi dalam pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Demi menjaga kelancaran operasional dan mencegah beban kerja berlebih, setiap unit dibatasi untuk melayani maksimal 3.000 penerima manfaat. Jika unit definitif di suatu kecamatan belum beroperasi, maka layanan darurat atau sementara dapat dibuka terlebih dahulu sebelum disesuaikan kembali dengan skema penataan resmi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala KPPG Kelas I Kaltara, Dr. Harjito B, S.STP, M.Si, memaparkan bahwa capaian penerima manfaat MBG di wilayah Kaltara kini telah menyentuh angka 67,69 persen, atau setara dengan 139.536 jiwa dari total target 206.153 orang.
Cakupan penerima manfaat ini meliputi peserta didik mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekolah formal, hingga santri pondok pesantren, termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Melalui forum audiensi ini, koordinasi lintas sektor—mulai dari Badan Gizi Nasional, KPPG, Pemprov Kaltara, hingga pemerintah kabupaten dan kota—diharapkan dapat makin solid.
Sinergitas yang kuat ini menjadi kunci utama dalam memecahkan masalah distribusi, menjamin kecukupan pasokan pangan, serta memperkokoh penataan kelembagaan SPPG agar penyaluran Program MBG berjalan tepat sasaran, bermutu tinggi, dan berkelanjutan. (*)