MKGR Dapat Berkontribusi Nyata Tangani Covid-19

SOROTMAKASSAR -- Makassar.

Organisasi Masyarakat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Ormas MKGR) dapat berkontribusi nyata dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Caranya, dengan membentuk common center (pusat penanganan umum) untuk penanggulangan atau membantu kebijakan pemerintah dalam bentuk kelompok satuan tugas (satgas).



Demikian antara lain butir-butir penting dalam Diskusi Ramadan DPD Ormas MKGR yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Hotel Novotel Makassar, Selasa (04/05/2021).

Guru Besar Unhas Prof.Dr.Aminuddin Ilmar, SH, MH mengatakan, hingga saat ini jumlah kasus Covid-19 di Indonesia masih menunjukkan peningkatan, rata-rata 5.000 orang per hari. Hingga sekarang jumlah kasus yang ditemukan mencapai 1.670.000.

Pemerintah telah meluncurkan tiga kebijakan menanggulangi penanganan Covid-19 tersebut, yakni dengan penanggulangan penanganan kesehatan Covid-10 (program 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), pengambangan jaringan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Kebijakan tersebut dikenal dengan program trisula,” sebut Aminuddin Ilmar yang menjadi pembicara bersama Prof.Dr.Ir.Ambo Ala, MS, Guru Besar Fakultas Pertanian Unhas dan juga Dirut PT PTPN XIV dipandu Prof.Dr.Ir. Itji Diana Daud, MS.

Sekretaris DPD Ormas MKGR Sulsel Dr.H.Nukhrawi Nawir, M.Kes, AIFO didampingi Ketua Harian DPD Ormas MKGR Sulsel Drs.H.Marzuki Wadeng menjelaskan, diskusi ini dihadiri selain Ketua Ormas MGR Sulsel Dr.H.M.Taufan Pawe, SH, MH yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, juga hadir sejumlah Pengurus DPD Golkar Sulsel jajaran, MKGR Sulsel, Makassar, Takalar, Jeneponto, Luwu Utara, Luwu Timur, dan sejumlah penghuni panti asuhan di Makassar.

Pada kesempatan itu, Taufan Pawe dan pengurus MKGR Sulsel lainnya menyerahkan bingkisan kepada perwakilan sejumlah panti asuhan yang hadir dalam acara buka puasa ini.

Pemerintah serius

Prof. Ambo Ala mengatakan, penting kita membahas penanganan krisis kali ini karena berbeda dengan krisis 1998. Krisis kali ini akan lebih parah jika diiringi oleh krisis pangan. Krisis kesehatan sudah jelas, tetapi ada pengaruh psikologis terhadap masyarakat, yakni produktivitas sosial yang turun. Persoalan di bidang ekonomi terkait dengan masalah konsumsi, ekspor, pertumbuhan dan sektor keuangan yang parah dapat menimbulkan terjadinya ”chaos” (kekacuan).

“Pemerintah sangat serius menangani krisis ini dengan menggelontorkan dana Rp 690,43 triliun ini untuk pemulihan ekonomi nasional, naik 20% dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Ambo Ala.

MKGR dapat menemukan ruang untuk bergabung. Jika menganggap yang dilakukan pemerintah belum ada yang cocok, MKGR dapat memberikan konsep dan ikut bergabung.

Pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan konsumsi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh konsumsi sekitar 59%, investasi 31%, ekspor impor 17,4%. Konsumsi dilakukan dengan subsidi dan meningkatkan bantuan sosial (bansos).

“Pemulihan ekonomi ini dilakukan dengan cara menangani investasi, memberikan insentif, dan keistimewaan kepada para pengusaha atau pedagang,” ujar mantan Dekan Fakultas Pertanian Unhas tersebut.

Sulawesi Selatan perlu lebih berbicara pada peningkatan produksi yang perlu dipicu dan dipacu adalah 6 komoditas. Itu mencakup sektorpertanian, perikanan, dan peternakan. Jika dikelola dengan baik akan memberikan tambahan produk domestik regional bruto (PDRB) sekitar Rp 15 triliun atau sekitar 12% dari total PDRB Sulsel yang Rp 124 triliun itu.

Caranya, kata mantan Pembantu Rektor III Unhas ini, produksi padi harus naik 1 juta ton dan jagung 2,5 ton. Jagung sekarang baru berkisar 1,8 ton.
Jika di Sulsel terjadi keadaan darurat, kata Ambo Ala, sudah saatnya produksi harus dipaksakan dengan meningkatkan faktor produksi seperti penambahan 50 ribu hektare lahan yang hendak digunakan jika ingin meningkatkan produksi.

“MKGR jelas organisasi sosial yang berbau politik dan dapat masuk ke program ini melalui jalur politik,” ujar mantan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pertanian 2007-2009 tersebut.

Hanya saja Ambo Ala menyayangkan, pemerintah kurang menghargai ilmu dan ilmuwan sebagai “prime mover” (penggerak utama) dalam bidang pembangunan. Ilmuwan merupakan modal “intangible” (tidak dapat diraba).

“MKGR kaya dengan pandangan dan merupakan sahabat sejati pemerintah untuk bisa memberi solusi atau kritik, tetapi dengan cara yang baik,” kata Ambo Ala.

Dia juga mengatakan, di Sulsel terdapat 10 kabupaten yang miskin luar biasa, 4 kabupaten yang pertumbuhannya rendah, dan 6 daerah lainnya yang tidak maju-maju. Ini yang perlu dibedah.

“Sebanyak 35% peran Kota Makassar untuk pertumbuhan Sulsel. Sekitar 273% merupakan kontribusi sektor transportasi,” kata Ambo Ala.

Ketua DPD Ormas MKGR Sulsel Taufan Pawe merespon paparan kedua maha guru itu dengan mengatakan, jika aspek kekeluargaan dan gotong royong diterapkan dalam penanganan Covid-19 sangat tepat. Sejatinya, jika 524 kepala daerah seluruh Indonesia dilibatkan lebih awal dalam penanganan Covid-19 ini dapat melakukannya dengan dengan kearifan lokal, terutama berhubungan dengan perubahan “mindset”(pola pikir).

“Masih ada para da’i yang menyampaikan informasi yang kontroversial dengan harapan pemerintah dalam penanganan Covid-19,” kata Taufan Pawe.

Dalam diskusi itu, bergabung secara daring dari Jakarta Ketua Umum DPP Ormas MKGR Dr.Ir. Adies Kadir, SH, MH, pria berbapak-ibukan Parepare-Pinrang kelahiran Balikpapan 17 Oktober 1968.

“MKGR akan membangun pos komando (posko) Gotong Royong di tiap desa di seluruh Indonesia guna membantu yang dapat dikerjakan membantu masyarakat,” ujar Adies Kadir, anggota DPR RI 2014-2019 Dapil Jawa Timur yang menyelesaikan pendidikan S-1, S-2, dan S-3 di Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Surabaya itu.

Sekjen DPP Ormas MKGR 2015-2020 itu mengatakan, pihak DPP MKGR sedang membuat petunjuk pelaksanaan (juklak)-nya untuk disampaikan ke DPD MKGR seluruh Indonesia.
Acara diskusi tersebut ditutup dengan tausiah tujuh menit (kultum) yang dibawakan Dr.dr.Hj. Fitriah Zainuddin, M.Kes, perempuan yang sehari-hari menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Selatan yang juga fasih jadi penceramah agama. (MDA)

Politik

Pendidikan

Opini

Berita Makassar

Kuliner Nusantara

Newsletter

WWW.SOROTMAKASSAR.COM

Taman Telkomas, Jln Satelit IV No. 64 Makassar, Sulawesi Selatan.
Telp/HP : 0411-580918, 0811448368, 082280008368.

Jln Sultan Hasanuddin No. 32 (Kembang Djawa) Makassar, 
Sulawesi Selatan. Telp/Hp : 0811446911. 

Copyright © 2018 SOROTMAKASSAR.COM. All Rights Reserved.

REDAKSIDISCLAIMER | IKLAN