SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Meski Hak Angket DPRD Sulsel bisa dikatakan telah selesai, tetapi Mulawarman yang wartawan senior ini, ternyata tidak kendor mengawal pelaksanaan Hak Angket DPRD Sulsel dengan kritiknya.
Kali Ini, Mulawarman menyorot belasan Anggota DPRD Sulsel dari 7 Fraksi yang menemui Gubernur Nurdin Abdullah, sehari sebelum rapat paripurna DPRD Sulsel yang manganggendakan setuju atau tidaknya DPRD Sulsel atas Rekomendasi yang dihasilkan Pansus Hak Angket.
“Belasan politisi dari 7 Fraksi yang membarter 7 point rekomendasi Pansus Hak Angket dengan dana Aspirasi atau Pokok Pikiran (Pokir), jelas telah bertindak sadis memangsa hasil kerja teman-temannya di Pansus Hak Angket itu,” kata Mulawarman.
Mulawarman, Senin (02/09/2019) siang di Warkop Solusi Jalan Adhyaksa Baru, dimintai tanggapannya tentang pernyataan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang mengaku telah mengakomodasi usulan Pokok Pikiran (Pokir) atau Dana Aspirasi Anggota DPRD Sulsel yang telah menemuinya.
Pernyataan Nurdin Abdullah ini, diungkapkannya disaat sidang paripurna DPRD Sulsel yang akan menerima hasil atau rekomendasi Pansus Hak Angket sedang berlangsung. Sehari setelah Gubernur Nurdin Abdullah menerima belasan Anggota DPRD Sulsel dari 7 Fraksi yang mendatanginya secara sukarela.
Menurut Mulawarman yang mantan wartawan Pedoman Rakyat itu, aksi belasan politisi itu, jelas aksi barter menukar 7 poin rekomendasi Pansus Hak Angket dengan Pokir, itu menunjukkan kalau mereka bukan politisi. Kalaupun politisi, mereka politisi kelas rendahan, predator (pemangsa) kerja teman-temannya. Politisi yang tidak tahu apa itu politik.
“Dalam barter atau transaksi yang dikenal manusia ketika peradaban belum mengenal alat tukar, hampir tidak mengenal negosiasi, ilmu, apalagi idealisme. Yang ada keinginan mendapatkan barang tercapai. Sehingga sangat kecil kemungkinannya, mereka para politisi predator ini mendapatkan sesuatu yang lebih dari Nurdin Abdullah. Misalnya OK, Anda tidak dimakzulkan. Tetapi pelanggaran-pelanggaran Anda harus Anda perbaiki. Mustahil itu, dan itu sudah terbukti, Nurdin Abdullah sampai detik ini belum mengaku atau bahkan merasa bersalahpun tidak. Dia tetap merasa di pihak yang benar. Yang salah DPRD,” tutur Mulawarman.
Sadisnya mereka politisi predator ini, ungkap Mulawarman, memberikan peluang ke Gubernur Nurdin Abdullah untuk mendiskreditkan dan menghujat halus mereka belasan politisi yang menemuinya itu, Pansus Hak Angket dan lembaga mereka DPRD, bahwa mereka tidak berintegritas.
Terbukti mereka DPRD membentuk Pansus Hak Angket dan bekerja untuk atau atas kehendak seseorang di luar lembaga DPRD. Buktinya, Gubernur Nurdin Abdullah melontarkan Rudi Hannys beberapa jam setelah sidang paripurna DPRD, bahwa Hak Angket, by desain dan mengaku mengetahui siapa orang yang mendesainnya.
“Jelas kan mereka itu politisi kelas rendahan. Memberikan aibnya, kepada lawan yang selalu siaga menyerangnya. Gubernur Nurdin Abdullah pasti berkata, kelas kalian kelas Pokir. Mudah diselesaikan,” tambah Mulawarman tertawa sinis.
Mulawarman alumni Fakultas Ekonomi Unhas ini, menyayangkan yuniornya Nikmatullah berada di garda depan belasan politisi predator dan rendahan itu. Tetapi masih ada kesempatan menunjukkan dirinya ke Rakyat Sulsel, bahwa dirinya bukan predator pemangsa hasil kerja keras anggotanya dan bukan politisi rendahan.
“Caranya, Nikmatullah mau ikut mengakui hasil kerja Pansus, dan tidak mencoba berdalih bahwa 2 poin kesimpulan dari 7 poin hasil Pansus itu, sudah memuat 7 poin itu. Karena sesungguhnya 2 poin kesimpulan itu, menghilangkan subtansi 7 poin rekomendasi Pansus Hak Angket, sehingga menjadi dalil bagi Nurdin Abdullah untuk mengatakan dirinya tidak bersalah dan ini semua hanya by desain seseorang yg mengendalikan Nikmatullah atau DPRD,” tandas Mulawarman yang yakin Nikmatullah bukanlah politisi kelas rendahan yang mengatakan menemui Gubernur untuk membarterkan kerja keras anggotanya, adalah aksi politik yang berkelas. (*)
